Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka Atau Pelaku Tindak Pidana

Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana dalam KUHAP mempunyai SOP (standard operating procedure) tertentu biar tindakan aturan sanggup berjalan sesuai aturan. Jika pelaku aturan dalam hal ini yakni penegak aturan tidak mengindahkan mekanisme aturan program yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan muncul perspektif majemuk dari masyarakat.
Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana dalam KUHAP mempunyai SOP Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana
Dalam tahapan melaksanakan penangkapan terhadap sesorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapat perlakuan yang sama dimata hukum. Contoh kecil unsur yang sangat penting yakni mengenai Hak Tersangka untuk memperoleh perlakuan manusiawi.
Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana dalam KUHAP mempunyai SOP Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana
Terkait prosedur penangkapan terhadap tersangka tindak pidana, kita sanggup berguru dari masalah yang menjerat wakil ketua KPK, "Bambang Widjojanto" atas dugaan saksi palsu pada sidang MK atas kasus pemilihan gubernur kotawaringin 2010 lalu. Kasus yang sempat ditutup alasannya pelapor pada ketika itu mencabut pengaduannya, sekarang dibuka kembali ke publik dengan ditangkapnya Bambang Widjojanto oleh pihak Kepolisian.

Dari masalah di atas, ada pelajaran yang sanggup kita pahami lebih dalam lagi terkait isu pelanggaran HAM terhadap wakil Ketua KPK tersebut, yakni soal penangkapan yang dinilai mengancam dan syarat akan kejanggalan. Oleh alasannya itu, di sini akan dijelaskan mengenai mekanisme penangkapan terhadap tesangka tindak pidana. Berikut klarifikasi selengkapnya.

Hukum Acara Pidana yakni Proses investigasi dalam tindak pidana baik yang dilakukan Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam KUHAP)
Tahap I : Pelaporan/Pengaduan:
a. Bebas memberikan informasi atas suatu kejadian
b. Setiap Pelapor/Pengadu diperlakukan sama oleh Penyidik
c. Bebas dari Diskriminatif, intimidasi dan bahaya lainnya dari Penyidik.
d. Mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap Pelapor/Pengadu.
e. Mendapat surat tanda terima pelaporan dari Polisi.

Tahap: II Penyelidikan dan Penyidikan
Penyelidikan yakni serangkatan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu bencana yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih sanggup aau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidik yakni Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.

Penyidikan yakni serangaian tindakan penyidik dalam hal dan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menciptakan terang ihwal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penyidik yakni Pejabat Polri atau Pejabat Negeri Sipil (Kejaksaan) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan:

Hak-Hak Tersangka - Terdakwa
Hak-hak tersangka dalam proses penangkapan
1. Penangkapan harus dilakukan oleh petugas dari kepolisian
2. Membawa surat tugas
3. Jangka waktu penangkapan yakni 1 hari atau 24 jam

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan
1. Tersangka harus diperlakukan adil
2. Tidak boleh mengalami kekerasan atau tekanan
3. Informasi mengenai tingkatan investigasi dan statusnya. Tersangka di tahap penyidikan dan penuntutan, terdakwa ketika masalah sudah hingga di pengadilan hingga sebelum putusan aturan mempunyai kekuatan aturan tetap. Terpidana kalau sanksi telah dilakukan.
4. Tersangka/terdakwa berhak didampingi penasehat aturan semenjak proses penyidikan. Bahkan ia berhak menolak memberi keterangan bila belum didampingi penasehat hukum.

Hak-hak tersangka dalam proses penggeledahan dan penyitaan
1. Harus ada Surat izin dari Ketua Pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan (kecuali dalam keadaan mendesak, polisi sanggup melaksanakan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin ketua PN)
2. Penggeledahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi
3. Pemilik rumah yang digeledah/disita harus mendapat gosip program dari polisi mengenai penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Hak-Hak tersangka selama proses penahanan
1. Harus ada surat perintah penahanan
2. Yang sanggup memerintahkan penahanan yakni polisi, penuntut umum dan hakim yang mengadili
3. Penahanan sanggup diperpanjang tapi harus ada surat perintah penahanan lanjutan, berisi identitas tersangka dan alasan penahanan
4. Tembusan surat penahanan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka
5. Bisa meminta penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

Penjelasan.
Penahanan dilakukan pihak berwenang yakni terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sehingga ada perbedaan ditahan dengan dipenjara. Dipenjara yakni bentuk sanksi bagi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah atau terbukti berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan pada forum penahanan belum tentu seseorang itu bersalah. Sehingga penahanan yakni sebuah instrument aturan selama seseorang sedang menjalani proses aturan hingga dijatuhkan vonis oleh pengadilan. Karena itu pada forum penahanan diatur sedemikian rupa hak-hak tersangka/terdakwa yang ditahan dan demikian pula dengan hak-hak dan kewenangan dari pihak yang berwenang melaksanakan penahanan.
Pihak berwenang melaksanakan penahanan terhadap seseorang bukanlah tanpa alasan dan alasan itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (KUHAP). 

Alasan atau dasar seorang tersangka/terdakwa untuk dilakukan penahanan, apabila tersangka/terdakwa yang diduga keras melaksanakan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup  dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa;
(1)  akan melarikan diri;
(2) merusak atau menghilangkan barang bukti;
(3) dan atau mengulangi perbuatannya.

Ketiga kekhawatiran dari pihak berwenang tersebut tentulah ada ketika penyidik sudah mempunyai bukti yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melaksanakan tindak pidana. Artinya adanya kekhwatiran penyidik gres timbul sehingga memandang perlu melaksanakan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai telah melaksanakan tindak pidana, sehabis adanya bukti yang cukup. Sepanjang penyidik belum mempunyai bukti yang cukup, maka semestinya tidak ada penahanan terhadap seorang tersangka. Bahkan bila dicermati rumusan pasal 21 ayat (2) KUHAP, penyidik tidak sanggup melaksanakan penahanan terhadap seorang tersangka sebelum penyidik mempunyai bukti yang cukup. Dan lebih dihentikan lagi, seseorang ditahan sambil mencari bukti yang cukup.

Jadi, kalau sudah didapat bukti yang cukup, maka gres ada rasa khawatir dari penyidik, penuntut umum atau pun hakim menyerupai tersangka/terdakwa akan melarikan diri dan sebagainya sehingga penyidik, penuntut umum atau pun hakim melaksanakan penahanan sesuai dengan kepentingannya.
Dalam kaitannya dengan penahanan, seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak selalu harus dilakukan penahanan. Artinya status tersangka tidak berjalan seiring dengan penahanan. Hal ini sesuai dengan rumusan KUHAP sendiri terhadap tersangka, yakni: ‘Tersangka yakni seorang yang alasannya perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian terdapat dua istilah dalam KUHAP, yakni istilah “bukti permulaan” dalam kaitannya dengan status tersangka dan istilah “bukti yang cukup” dalam kaitannya dengan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Dengan demikian, semestinya ketika seorang ditetapkan sebaga tersangka, sanggup jadi belum ada pada yang bersangkutan bukti yang cukup, tetapi gres berupa bukti permulaan dan alasannya itu semestinya belum sanggup dikenakan penahanan. Kecuali pada ketika penetapan tersangka pada seseorang sekaligus didapati bukti permulaan dan bukti yang cukup, maka penahanan terhadap seorang tersangka tidaklah masalah.

Persoalannya kapan suatu dugaan terjadinya tidak pidana sudah mempunyai bukti yang cukup ? Suatu tindak pidana dikatakan sudah mempunyai cukup bukti tampaknya tergantung pada masing-masing pihak yang berwenang dalam setiap tingkat proses aturan sebagaimana diatur KUHAP. Apabila penyidik beropini masalah yang ditangani dipandang sudah cukup bukti, maka penyidik melimpahkan kepada penuntut umum. Dan apabila penuntut umum memandang berkas kasus yang dilimpahkan penyidik kepadanya ternyata dinilai tidak cukup bukti, maka Penuntut Umum akan menerbitkan Surat Penghentian Penuntutan Perkara (SP3). Namun sebaliknya, apabila penuntut umum memandang berkas kasus yang diterimanya dari penyidik sudah cukup bukti, maka Penuntut Umum akan menciptakan surat dakwaan dan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili.

Kemudian, Hakim pada pengadilan yang menyidik dan mengadili kasus yang dilimpahkan penuntut umum menilai  tidak cukup bukti, maka terdakwa akan bebaskan dari dakwaan penuntut umum, tetapi sebaliknya bila hakim yang menyidangkan kasus dimaksud menilai kasus dimaksud dipandang sudah cukup bukti, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman.

Dari rangkaian uraian soal cukup bukti menyerupai yang dikemukakan di atas, maka perihal adannya bukti yang cukup sehingga sesorang yang diduga keras melaksanakan tindak pidana sanggup ditahan ternyata bersifat relative. KUHAP tidak mengatur apa ukuran dari bukti yang cukup itu pada setiap tingkatan proses yang dilalui. Salah satu cara yang sanggup dilakukan oleh seorang tersangka yakni dengan melaksanakan praperadilan, namun upaya prapedilan itu tidak sanggup dilakukan seorang terdakwa yang ditahan ketika perkaranya sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Sehingga, meskipun soal bukti yang cukup itu masih relative sifatnya pada ketika kasus seorang terdakwa diperiksa didepan pengadilan, tetapi terdakwa tidak sanggup berbuat banyak atas penahanan yang dilakukan hakim terhadap dirinya, sementara perihal bukti yang cukup itu gres akan ditemukan sehabis investigasi kasus final dilaksanakan.

Sempit ruang gerak seorang tersangka atau terdakwa untuk mengetahui dan menguji bahwa penahanan terhadap dirinya oleh yang berwenang alasannya diduga keras sebagai pelaku tindak pidana sudah mempunyai bukti yang cukup. Bahkan dalam upaya praperadilan pun, upaya tersangka melaksanakan perlawanan terhadap penahan dirinya, seringkali terbentur ketika dilakukan upaya pembuktian atas bukti yang cukup itu. Dalam hubungan, upaya tersangka melaksanakan pembuktian terhadap ada atau tidak adanya bukti yang cukup itu seringkali tersandung alasan pemohon praperadilan sudah memasuki bahan perkara. Padahal mencermati rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, mau tidak mau investigasi pra peradilan atas penahanan tentu akan bersentuhan dengan bahan perkara, alasannya soal adanya bukti yang cukup itu tidak terpisahkan dari bahan perkara. Makara investigasi pra peradilan terhadap penahanan bantu-membantu tidak hanya sebatas sah atau tidak sahnya penahanan secara formalitas.

Bukti Yang Cukup
KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan “bukti yang cukup” dalam kaitannya dengan penahanan. Jika kemudian bukti yang cukup itu tentu tidak sanggup dilepaskan dari alat bukti berdasarkan KUHAP sendiri. Dalam KUHAP yang dikatagorikan sebagai alat bukti adalah;
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Jika dilihat dari sisi alat bukti berdasarkan KUHAP, maka keterangan tersangka tidak termasuk alat bukti apabila dikaitkan dengan penahanan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sebab pada tahan penyidikan belum ada terdakwa tetapi gres berupa tersangka dan tanpa mengenyampingkan soal yang demikian, dalam artian cukup yang bagaimana dikaitkan dengan alat-alat bukti berdasarkan KUHAP itu. Apakah cukup berupa keterangan saksi, atau berupa cukup dalam arti keterangan saksi dan surat, atau kombinasi antara jenis-jenis alat bukti itu, sehingga dengan rumusan “berdasarkan bukti yang cukup itu” apakah hanya sebatas kuatitas atau adonan antara kuantitas dan kualitas. Apabila terpenuhi secara kualitas, apakah bukti-bukti memerlukan pengujian keabsahannya atau kebenarannya ? Artinya, penahanan berdasarkan alat bukti yang cukup itu selama ini cenderung hanya berdasarkan penyidik, penuntut umum saja.

Secara kebahasaan kata “cukup” diartikan  sebagai;
(1) sanggup memenuhi kebutuhan atau memuaskan harapan dsb; tidak kurang;
(2) lengkap;
(3)  sudah memadai (tidak perlu ditambah lagi).

Apabila dipedomani pengertian kata “cukup” dari aspek kebahasaan itu, maka tentu “bukti yang cukup” meliputi ke-lima (5) alat bukti yang disebutkan KUHAP dengan kualitasnya masing-masing untuk dipandang sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Di sisi KUHAP sendiri, soal bukti yang cukup itu sanggup juga disandingkan dengan soal pengambilan keputusan hakim, dimana hakim dalam menetapkan kasus yang diperiksanya. Pasal 183 KUHAP menyebutkan; “Hakim dihentikan menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”.

Dalam praktek yang sering dikemukakan dalam kaitannya dengan penahanan seorang tersangka yakni berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagai contoh minimal. Persoalannya kemudian, apakah dua alat bukti atau lebih yang dijadikan dasar penyidik untuk melaksanakan penahanan yakni alat bukti yang sah ? Maka dalam kaitan ini jelas, penyidik atau penuntut umum harus sudah mempunyai keyakinan yang kuat, bahwa dua alat bukti atau lebih yang dipunyainya sebagai dasar untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka. Dan tersangka sendir tentu untuk meyakinkan dirinya, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap dirinya sudah didasarkan penyidik atau penuntut umum atas adanya alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Dengan demikian, maka dalam proses investigasi praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan terhadap tersangka, sekaligus melaksanakan pengujian terhadap keabsahan secara materil terhadap alat bukti yang dijadikan dasar penahanan dan bukan sekedar pengujian formalitas terhadap alat bukti terkait. Dalam konteks ini harus pula dibedakan antara lat bukti dengan barang bukti.

Dari beberapa uraian di atas, maka alasannya rumusan “berdasarkan bukti yang cukup” sebagai dasar untuk melaksanakan penahanan mengacu pada kuantitas alat bukti, maka alat bukti itu semestinya diuji kualitasnya sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Dari  lima jenis alat bukti yang disebutkan KUHAP, setidaknya penyidik atau penuntut umum mempunyai tiga alat bukti yang sanggup dipertahankan secara kuantitas dan kualitas sebagai alat bukti untuk melaksanakan penahanan terhadap seorang tersangka.
Sumber:
https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat/updates/417666-standar-operasional-prosedur-penanganan-kasus-hukum-posko-bantuan-hukum-masyarakat-2
http://www.karimastrup.com//search?q=pengertian-praperadilan-menurut-kuhp-dan-prosesnya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka Atau Pelaku Tindak Pidana"

Posting Komentar