Pengertian Praperadilan Berdasarkan Kuhap Dan Prosesnya

Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP - Kabar terhangat dan terbaru di bulan Januari 2015 ini yaitu perihal ditangkapnya Wakil KPK, "Bambang Widjojanto" oleh pihak kepolisian terkait dugaan saksi palsu di sidang MK pada tahun 2010 lalu. Menurut penulis, ada satu hal yang menarik bagi kita untuk mempelajari runtutan masalah dan prosedur aturan yang sedang berlangsung, yakni mengenai praperadilan. Apa itu pra peradilan, Bagaimana Mekanisme Yang Sesungguhnya, Apa Saja Ruang Lingkup Yang Terdapat di Dalamnya. Maka sangat menarik jikalau kita mempelajari lebih detail lagi terkait pengertian praperadilan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana sekaligus Prosesnya.
 Kabar terhangat dan terbaru di bulan Januari  Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP dan Prosesnya
Tujuan penulis tidak lain hanyalah ingin sekedar membuatkan pengetahuan meski itu berupa info saduran dari beberapa sumber. Baik, kembali lagi ke dilema praperadilan dan prosesnya. Secara singkat, praperadilan yaitu upaya aturan yang ditempuh oleh pihak terkait dalam hal ini pihak terlapor atau tersangka dalam masalah tindak pidana atau perdata sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Terus apa saja yang dibahas, berikut penjelasannya.

A. Pengertian Praperadilan (KUHP Pasal 1 Butir 10)

Dalam istilah aturan Indonesia, yaitu wewenang Pengadilan Negeri untuk menilik dan memutus tentang:
  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau undangan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas undangan demi tegaknya aturan dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

B. Ruang Lingkup Praperadilan

Di Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 hingga pasal 83 KUHAP, pihak – pihak yang sanggup mengajukan pra peradilan yaitu sebagai berikut :
  1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa aturan yang mengajukan somasi praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
  2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam atau tidaknya penghentian penyidikan.
  3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
  4. Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi perihal sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP).
  5. Tersangka, mahir waris atau kuasanya perihal tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau alasannya kekeliruan orang atau aturan yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

C. Proses/Mekanisme Praperadilan

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat 2 KUHAP).
Acara investigasi praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:
  1. dalam waktu tiga hari sesudah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk tetapkan hari sidang.
  2. dalam menilik dan memutus perihal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; undangan ganti kerugian dan atau rehabilitasi jawaban tidak sahnya penangkapan atau penahanan, jawaban sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
  3. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
  4. dalam hal suatu masalah sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan investigasi mengenai undangan kepada praperadilan belum selesai, maka undangan tersebut gugur.
  5. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan investigasi praperadilan lagi pada tingkat investigasi oleh penuntut umum, jikalau untuk itu diajukan undangan baru.
Pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan sanggup mengajukan undangan investigasi (praperadilan) perihal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 1 angka 10 abjad b jo. pasal 78 KUHAP).

Semoga Pengertian praperadilan Menurut KUHAP di atas sanggup bermanfaat bagi kita semua. Baca juga daftar nama menteri kabinet jokowi.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian Praperadilan Berdasarkan Kuhap Dan Prosesnya"

Posting Komentar