Prosedur Janji Nikah Di Kantor Urusan Agama

Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama - Jika pada pembahasan sebelumnya kita membaca mengenai pernikahan terkait mekanisme pendaftarannya secara umum, kini sahabat bisa membaca lebih detail lagi seputar mekanisme pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).


Untuk lebih melengkapi informasi pembaca, kami sudah berusaha menyadur dari beberapa situs tetangga yang dirasa bermanfaat untuk lalu dibagikan kembali dengan susunan gaya bahasa yang gampang dimengerti.

Pendahuluan
Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, menyerupai halnya kelahiran, ajal termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk akrab dengan duduk kasus kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga semoga ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki kedudukan yang terang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) hingga kini PPN yaitu satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan agama Islam dalam wilayahnya.

Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN alasannya yaitu PPN memiliki kiprah dan kedudukan yang besar lengan berkuasa berdasarkan hukum, ia yaitu Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

Masyarakat dalam merencanakan perkawinan semoga melaksanakan persiapan sebagai berikut :
  1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang bau tanah mereka menyetujui/merestuinya. Ini akrab kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang bau tanah bagi yang belum berusia 21 tahun .
  2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik berdasarkan aturan munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau abolisi perkawinan).
  3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan ihwal training rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.
  4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekai perempuan diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
A. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi daerah akan dilangsungkannya pernikahan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum janji nikah
dilangsungkan.

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data ihwal nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan janji nikah, data mahar/maskawin dan daerah pelaksanaan upacara pernikahan (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll).

Pemberitahuan Kehendak Nikah sanggup dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan :

I. Perkawinan Sesama WNI
  1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
  2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
  3. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
  4. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.
  5. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jikalau Duda/Janda mati harus ada surat ajal dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
  6. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
  • Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
  • Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
  • Laki-laki yang mau berpoligami.
  • Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.
  • Bagi caten yang daerah tinggalnya bukan di wilayah Kec. Pasar Minggu, harus ada surat
  • Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
  • Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
  • Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamataan harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA
  • Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat.
  • Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).
  • Surat Keterangan tidak bisa dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
II. Perkawinan Campuran ( WNI & WNA)
  1. Akte Kelahiran/Kenal Lahir
  2. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian
  3. Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)
  4. Tanda lunas pajak bangsa ajaib (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)
  5. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi
  6. Foto Copy PasPort
  7. Surat Keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
  8. Semua surat-surat yang berbahasa ajaib harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.
B. Pemeriksaan Nikah

PPN yang mendapatkan pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan menyidik berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan investigasi terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak sanggup hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi daerah tinggalnya.

Apabila sehabis diadakan investigasi nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik berdasarkan aturan munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara menunjukkan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah investigasi dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya manajemen pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan daerah pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan daerah tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN dilarang melaksanakan pernikahan sebelum lampau 10 hari kerja semenjak pengumuman, kecuali menyerupai yang diatur dalam psl 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting contohnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon
keringanan kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati menunjukkan dispensasi.

D. Pelaksanaan Akad Nikah

1. Pelaksanaan Upacara Akad Nikah :
* di Balai Nikah/Kantor
* di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll.

2.Pemeriksaan Ulang :

Sebelum pelaksanaan upacara pernikahan PPN /Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu investigasi awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil investigasi awal. Setelah itu PPN/ Penghulu tetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

3. Pemberian izin
Sesaat sebelum pernikahan dilangsungkan dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak Berstatus janda.

4. Pembacaan khutbah nikah
Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara pernikahan bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat

5.Akad Nikah /Ijab Qobul

6.Pelaksanaan ijab qobul
dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila alasannya yaitu sesuatu hal wali nikah/calon mempelai laki-laki dapat
mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.

7.Penandatanganan Akta Nikah
Penandatanganan Akta Nikah kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri janji nikah.

8.Pembacaan Ta’lik Talak
9.Penandatanganan ikrar Ta’lik Talak
10.Penyerahan maskawin/mahar
11.Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.
12.Nasihat perkawinan
13.Do’a penutup.
Source : http://ayonikah.net/prosedur-nikah

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Prosedur Janji Nikah Di Kantor Urusan Agama"

Posting Komentar