Tugas Dan Fungsi Menteri Departemen Negara

Tugas dan Fungsi Menteri Departemen Negara - Melanjutkan pembahasan dari artikel sebelumnya yang berjudul Tugas dan Fungsi para menteri Negara Republik Indonesia, Berikut yakni kiprah dan fungsi para menteri departemen negara, Tulisan ini saya ambil dari satu sumber yang sama. Klik disini
Tugas dan Fungsi Menteri Departemen Negara Tugas dan Fungsi Menteri Departemen Negara
Menteri Koordinator, yakni Menteri Negara pembantu Presiden dengan kiprah pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan dibidang yang berada dalam tanggung-jawabnya dalam aktivitas pemerintahan Negara.
Tugas Menteri Koordinator diantaranya
1.    mengkoordinasi menteri-menteri pada kementerian terkait dan instansi lain yang dianggap perlu,
2.    mengkoordinasi penyusunan kebijakan, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang koordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaannya,
3.    melaksanakan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya,
4.    memberikan laporan dan materi keterangan serta saran-saran dan pertimbangan dibidang tanggung jawabnya kepada Presiden.
Menteri Koordinator mengusahakan biar Menteri/Pimpinan Lembaga di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan kesatuan langkah mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
Dalam hal perjuangan pemecahan duduk kasus bersama Menteri Koordinator belum sanggup diperoleh penyelesaian, maka Menteri Koordinator melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun gotong royong Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapat keputusan atau petunjuk Presiden.
Dalam menjalankan segala tanggungjawabnya, Menteri Koordinator dibantu oleh staff yang terdiri dari, Sekretaris Menko, Asisten Menteri Koordinator, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan Staff Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Menteri Koordinator terdiri: Menko Polhukam, Menko Bidang Perekonomian, dan Menko Bidang Kesra.
Kementerian yang terkait dengan Menko:

Menko Politik, Hukum, Keamanan
•    Kementerian Dalam Negeri
•    Kementerian Hukum dan HAM
•    Kementerian Luar Negeri
•    Kementerian Pertahanan
•    Kementerian Kominfo
•    Kementerian PAN & RB
•    Kejaksaan Agung
•    Mabes TNI
•    Mabes Polri
•    Lembaga Sandi Negara
•    BIN
•    Bakorkamla

Menko Perkeonomian
•    Kem. Keuangan
•    Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral
•    Kem. Perindustrian
•    Kem. Perdagangan
•    Kem. Pertanian
•    Kem. Kehutanan
•    Kem. Perhubungan
•    Kem. Kelautan dan Perikanan
•    Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
•    Kem. Pekerjaan Umum
•    Kem. Riset dan Teknologi
•    Kem. Koperasi dan UKM
•    Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal
•    Kem. Perencanaan Pembangunan Nasional
•    Kem. Badan Usaha Milik Negara
•    Badan Pertanahan Nasional
•    Badan Koordinasi Penanaman Modal
•    Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
Menko Kesra
•    Kementerian Kesehatan
•    Kementerian Pendidikan Nasional
•    Kementerian Sosial
•    Kementerian Agama
•    Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
•    Kementerian Negara Lingkungan Hidup
•    Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
•    Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
•    Kementerian Negara Perumahan Rakyat
•    Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

1. Menteri Sekretaris Negara
    Sekretariat Negara yakni forum pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Presiden.Tugas:
Memberikan pinjaman teknis dan manajemen kepada Presiden dan Wapres dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara.
Fungsi:
•    Pemberian pinjaman teknis dan manajemen kepada residen dan Wapres dalam pelaksanaan tugasnnya menyelenggarakan kekuasaan negara.
•    Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden.
•    Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
•    Koordinasi pemberian pinjaman teknis dan manajemen epada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
•    Penyelenggaraan manajemen pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara.
•    Pemberian pinjaman teknis dan manajemen serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakasa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, PP Pengganti Undang-undang dan PP, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
•    Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden.
•    Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Visi:
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka menunjukkan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Misi:
•    Memberikan pinjaman pelayanan teknis dan manajemen yang prima kepada Presiden dan Wapres dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara.
•    Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.
•    Memberikan pinjaman teknis dan manajemen secara efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
•    Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, manajemen umum, informasi, dan relasi kelembagaan.
•    Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana Sekretariat Negara
2. Menteri Dalam Negeri
    Departemen Dalam Negeri mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam negeri;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
MISI:
Menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :
•    Memelihara Dan Memantapkan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
•    Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara:
•    Memantapkan Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Desentralistik;.
•    Memantaapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Akuntansi Dan Auditabel;
•    Memantapkan Sistem Politik Dalam Negeri Yang demokratis Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
•    Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Politik;
•    Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat-Daerah, Antar Daerah Dan Antar Kawasan, Serta Kemandirian Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan secara Berkelanjutan Dan Berbasis Kependudukan
3. Menteri Luar Negeri
    Departemen Luar Negeri mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan relasi luar negeri.
Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan relasi luar negeri;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI :
“Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera”
Diplomasi total yakni instrumen dan cara yang dipakai dalam diplomasi dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder, memanfaatkan seluruh lini kekuatan (multi-track diplomacy).
Mewujudkan yakni impian untuk merealisasikan atau merampungkan gagasan/ide dan sesuatu yang belum ada atau masih tengah berjalan.
Indonesia yang bersatu menggambarkan impian berpengaruh untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera yakni konsep jadwal utama yang dituangkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa lima tahun mendatang.
MISI :
•    Memelihara dan meningkatkan pinjaman internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia;
•    Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi;
•    Meningkatkan kiprah dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, kiprah aktif di Asia Pasifik, membangun kemitraan strategis gres Asia-Afrika serta relasi antar sesama negara berkembang;
•    Memperkuat relasi dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan bantuan Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme;
•    Meningkatkan gambaran Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia;
•    Meningkatkan pelayanan dan proteksi Warga Negara Indonesia di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari peristiwa gempa dan tsunami;
•    Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta kiprah utama dalam koordinasi penyelenggaraan politik dan relasi luar negeri.
4. Menteri Pertahanan
    Departemen Pertahanan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertahanan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang pertahanan;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pertahanan;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pertahanan kepada Presiden.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang aturan dan HAM.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang aturan dan HAM;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI:
“Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.”
MISI:
•    Menyusun Perencanaan hukum;
•    Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan peraturan perundang-undangan;
•    Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan aturan dan penegakan hukum;
•    Melakukan training dan pengembangan hukum;
•    Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum;
•    Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya aturan masyarakat;
•    Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan warta aturan Nasional;
•    Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia;
•    Melaksanakan penelitian dan pengembangan aturan dan HAM;
•    Meningkatkan training sumber daya insan aparatur hukum;
•    Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang inovatif dan inventif;
•    Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
6. Menteri Keuangan
    Departemen Keuangan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :
•    Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab;
•    Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai pelaksanaan kiprah pemerintahan dan pembangunan;
•    Mengalokasiakan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-Undang APBN, sehingga sanggup menunjukkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
•    Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia perjuangan dan industri dalam negeri dengan jalan menunjukkan akomodasi kebijaksanaan fiskal, menyerupai menunjukkan kemudahan dalam rangka pengolahan materi baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyeludupan;
•    Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah;
•    Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik/kekayaan negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset negara serta pengamanannya;
•    Menyusun laporan keuangan pemerintah berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sebagai pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan APBN.
VISI:
“Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi”
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan SDM;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI :
Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai dengan standard etika yang tinggi.
MISI :
•    Meningkatkan Kualitas dan kinerja jajaran DESDM yang mencerminkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari KKN.
•    Memelihara serta meningkatkan bantuan migas, batubara dan mineral bagi penerimaan negara, dalam rangka mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali perekonomian nasional dengan tetap mempertimbangkan konservasi energi dalam jangka panjang.
•    Merumuskan kebijakan di Sektor ESDM yang aman sehingga bisa membuat iklim investasi yang aman serta berpartisipasi meningkatkan kinerja BUMN yang efisien dan produktif dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara optimal.
•    Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang terjangkau masyarakat, ramah lingkungan dan secara berkelanjutan.
•    Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan energi dan listrik.
•    Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik dan materi baku bagi sektor industri dalam negeri.
•    Mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun perangkat regulasi sektor ESDM sesuai tuntutan Jaman dan perkembangan lingkungan yang sekaligus diselaraskan dengan kebijakan otonomi daerah.
•    Membangun dan meningkatkan kesadarn nasional untuk melaksanakan konservasi, optimalisasi dan diversifikasi mineral dan energi.
•    Memelihara dan meningkatkan kerjasama internasional untuk menunjang kepentingan ekonomi nasional, alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia.
8. Menteri Perindustrian
    Deperindag mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Departemen Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
9. Menteri Perdagangan
    Departemen Perdagangan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Departemen Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
10. Menteri Pertanian
    Departemen Pertanian mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian.
Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
11. Menteri Kehutanan
    VISI
visi pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Berdasarkan visi tersebut, Departemen Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut:
•    Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal;
•    Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan di setiap provinsi;
•    Pembangunan hutan tumbuhan seluas 5 juta Ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta Ha;
•    Pembentukan 20 unit Taman Nasional mandiri;
•    Peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 30 %;
•    Pengukuhan daerah hutan minimal 30 % dari luas daerah hutan yang ada.
MISI
Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 ihwal Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 ihwal Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009 tanggal 1 Desember 2004 misi Departemen Kehutanan dalam pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut :
•    Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
•    Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang mencakup fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
•    Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
Mendorong kiprah serta masyarakat;
•    Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
•    Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.
12. Menteri Perhubungan
    Departemen Perhubungan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Departemen Perhubungan dan Telekomuniasi menyeleng-garakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI:
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan menunjukkan nilai tambah;

MISI:
•    Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
•    Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
•    Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
•    Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan menunjukkan nilai tambah;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
    Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI pembangunan kelautan dan perikanan yakni :
“Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa”.
MISIi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yakni :
•    Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
•    Peningkatan kiprah sektar kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
•    Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.
•    Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.
•    Peningkatan kiprah laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya laut bangsa Indonesia.
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
15. Menteri Pekerjaan Umum
    Departemen Pekerjaan Umum mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan Umum;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
16. Menteri Kesehatan
    Departemen Kesehatan mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian kiprah pemerintahan di bidang kesehatan.
Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
17. Menteri Pendidikan Nasional
    Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI:
Visi pendidikan nasional yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh insan Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, menurut aturan dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
MISI:
Untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga, yaitu sebagai berikut:
•    Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
•    Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kretaif, dan berdaya tahan terhadap dampak globalisasi.
•    Meningkatkan pengamalan anutan agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antarumat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
•    Meningkatkan kualitas sumber daya insan yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
18. Menteri Sosial
    Departemen Sosial mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial.
Departemen Sosial menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang sosial;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
19. Menteri Agama
    Departemen Agama mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
Departemen Agama menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keagamaan;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
20. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
    Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kiprah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
21. Menteri Komunikasi dan Informatika
    Departemen Komunikasi dan Informatika membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
•    perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika
•    pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
•    pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
•    pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
•    penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang kiprah dan fungsinya kepada Presiden.
VISI :
Terwujudnya masyarakat warta yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
MISI :
•    Meningkatkan kapasitas layanan warta dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
•    Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap warta dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
•    Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
•    Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka membuat iklim perjuangan yang konstruktif dan aman di bidang industri komunikasi dan informatika.
•    Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan forum komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
•    Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan warta yang beretika dan bertanggung jawab serta menunjukkan nilai tambah pembangunan bangsa.
•    Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka membuat kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
•    Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
•    Meningkatkan kiprah serta aktif Indonesia dalam banyak sekali fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan gambaran kasatmata bangsa dan negara.
•    Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tugas Dan Fungsi Menteri Departemen Negara"

Posting Komentar