Mahfud Md Bongkar Bahaya Freeport Ke Pemerintahan Sby Hingga Gagal Ambil Alih Saham

Mahfud MD bongkar penyebab pemerintahan SBY gagal ambil alih saham Freeport.

BERTAHUN-tahun Freeport tak sanggup diambil alih oleh Indonesia.

Bahkan pemerintahan SBY selama 10 tahun pun gagal mengambil alih saham dominan Freeport.

Tapi 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mengambil alih saham dominan Freeport.

Dalam postingan akun instagram Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) pun sempat merayakan hal itu dgn memposting panjang lebar ibarat ini :

Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!

Hari ini, dgn mengucap syukur Alhamdulillah, sy memberikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia semenjak 1973, gres hari ini kita kuasai dgn kepemilikan saham mayoritas.

Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya utk kemakmuran rakyat.

Secara khusus sy sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapat 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapat pajak daerahnya.

Terkait masyarakat Papua mendapat 10 Persen, Jokowi menuturkan problem mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan.

Masyarakat di Papua telah mendapat 10 persen saham dari Freeport.

"Saya mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dgn smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati," ujar Jokowi.

Artinya, kata Jokowi, semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapat 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja papua sanggup pajak daerahnya.

Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Head of Agreement (HoA), Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX), utk menjadi pemegang saham dominan perusahaan tambang tersebut.

Papa Minta Saham

Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak ada praktik bagi-bagi saham dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia.

Menurut Luhut, Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat saham sebesar 10 persen di Freeport.

"Enggak ada ‘Papa Minta Saham’ (di proses divestasi Freeport)," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Strukturnya kita buat mereka enggak sanggup kasih ke siapa-siapa," lanjutnya.

Luhut mengaku Pemerintah Daerah Papua telah setuju mengenai kepemilikan 10 persen saham di Freeport.

Atas dasar itu, berdasarkan beliau sudah tidak ada permasalahan lagi dari Pemerintah Daerah Papua.

"Pemda (Papua) 10 persen murni, dihentikan ada perusahaan swasta masuk di sana," kata Luhut.

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa dalam proses divestasi Freeport tak ada praktik penitipan saham.

Mahfud MD Bongkar

Sementara itu Mahfud MD pun membongkar salah satu penyebab kegagalan pemerintahan SBY mengambil alih freeport.

Mahfud MD membongkar hal tersebut dalam postingan terbarunya di akun twitternya @mahfudmd

"(Freeport-8) Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melaksanakan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp balasannya bs selesai: 51% saham kita miliki," tulis @mahfudmd.

Pemerintah Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Politikus Gerindra: Dibayar Pakai Dolar Sama Juga Bohong

WAKIL Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat Ahmad Riza Patria mengkritisi saham Freeport yang kembali ke Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) sebanyak 51,2 persen‎.

Menurutnya, hal ini bukanlah sebuah prestasi, ‎melainkan sarat unsur politis.

"Ya terang ada dua hal di sini. Pertama, kontraknya habis 2021. Harusnya ini kewenangan presiden berikutnya, bukan kepentingan presiden sekarang. Jelas sekali ada kepentingan politik di sini," tegasnya, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Kedua, Ahmad Riza Patria mengungkit saham Freeport yang dibayarkan oleh PT Inalum memakai global bond, obligasi internasional, atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing.

"Freeport dibayarkan oleh Inalum memakai global bond‎ artinya apa? Itu utang dari asing. Sama juga bohong, sama juga dimiliki asing, dibayar pakai dolar. Makara ini kita dibodohi saja soal Freeport. Harusnya dibayar pakai uang negara, uang sendiri," papar Ahmad Riza Patria.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, ada beberapa cara yang sanggup dilakukan utk membeli saham Freeport memakai uang sendiri, di antaranya bayar melalui APBN, menyertakan BUMN, dan domestic bond.

"Bisa jugaa mobilisasi rakyat biar seluruh ‎Indonesia sanggup beli saham Inalum. Saya kira jika cara ini luar biasa. Rakyat di Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera beli semua. Kalau dibeli asing, bukan milik Indonesia namanya," tambah Ahmad Riza Patria.

Presiden Jokowi Sebut 9 Tahun Saham Freeport Cuma 9 Persen Gara-Gara Diberi Sesuatu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi Freeport akan mengalah dan menyerahkan saham ke Indonesia sebesar 51 persen semenjak 15 November 2017.

Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa freepot akan mengalah ketika meresmikan pembukaan kongres Trisakti ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional indonesia di Manado pada 15 November 2017.

Dalam program itu Presiden Jokowi memberikan beberapa hal dgn tema bahwa Indonesia sebelum dipimpinnnya terlalu banyak ragu-ragu.

Dalam pidato yang dunggah di akun youtube Info Jokowi & Kawal Jakarta T-TyoJB dgn judul 'Pidato Dahsyat Presiden Jokowi Ini Bikin Para Mahasiswa di Manado Terdiam', Jokowi memulai dgn menjelaskan keraguan-raguan Presiden Indonesia menciptakan hari perayaan hari lahirnya pancasila.

"Saya mau bicara soal 1 juni sebagai hari lahir pancasila.Saat memilih 1 juni sebagai hari lahir pancasila, ketika itu banyak yang ragu, ini nanti jadi polemik, jadi ramai atau tidak ramai. Ini sejarah yang harus kita putuskan, jangan ragu dan bahkan ketika itu sy sampaikan menetapkan itu sebagai hari libur, dan diperingati. Ini levelnya paling tinggi. Ini mendasar sekali, sangat mendasar sekali, pancasila sebagai ideologi negara. Tapisetelah diputuskan nggak ada apa-apa, hanya dari dulu ngga berani diputuskan," kata Presiden Jokowi dalam program tersebut.

Kedua, Presiden Jokowi juga membicarakan kasus Perppu Nomor 2 perihal Ormas.

Menurut Presiden Jokowi, sebelumnya banyak pihak juga ragu-ragu menciptakan Perppu nomor 2 perihal Ormas.

"Saya sampaikan kepada menteri, sudah siapkan, setiap keputusan sy bertanggungjawab, ini ialah hak kewenangan yang diberikan kepada sy utk menciptakan Perppu. Karena jika masih ada yang mikir anti pancasila, kemudian mengakibatkan keutuhan bangsa ini terancam, eksitensi bangsa ini ke depan dipertaruhkan, sy bilang tidak dgn keputusan Perppu nomor 2 ini. Kalau keberanian itu tidak kita lakukan, kita akan ragu-ragu terus. Kita ini nggak tahu takut terhadap apa nggak ngerti sy," ucap Presiden Jokowi.

Berikutnya barulah Presiden Jokowi mulai membicarakan urusan freeport.

"Yang ketiga ini kasus freeport. Coba berapa tahun, berapa puluh tahun hanya diberi 9 persen diem aja. Nggak ngerti diemnya alasannya ialah apa? Apakah takut alasannya ialah diberi sesuatu, ngga ngerti, alasannya ialah emang sy ga ngerti. Tapi sy sampaikan ini negosiasinya sudah 3 tahun. Sudah kuat-kuat'an. Kuat mana.Kuat-kuat'an.

Saya sampaikan kepada menteri, ini yang sy tugasi 3, yang terakhir Menteri sri mulyani menteri keuangan, menteri ESDM, menteri BUMN, kiprah udah. Negosiasi terus, minta 51 persen jangan mundur. Mau minta 51 persen saja kok takut, ragu-ragu. Apa sih. Jangan mundur, terus. ngga apa-apa 3 tahun, terus, tapi sy yakin kita dapet," kata Presiden Jokowi.

Optimisme Presiden Jokowi terjawab pada Kamis (12/7/2018), Freeport balasannya setuju memberi 51 persen sahamnya ke PT Inalum.

Walau banyak pro kontra dan banyak yang curiga dgn kesepakatan itu, tapi setidaknya Presiden Jokowi berhasil menunjukkan powernya terhadap freeport.

sumbernya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mahfud Md Bongkar Bahaya Freeport Ke Pemerintahan Sby Hingga Gagal Ambil Alih Saham"

Posting Komentar