Bawaslu Sebut Spanduk #Jkwbersamapki Masuk Kategori Pidana Pemilu


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pemasangan spanduk provokatif di Jalan Al Habsyi Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah masuk unsur pidana pemilu. "Kami sedang investigasi, siapa yang memasang," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Puadi, Selasa, 4 Desember 2018.

Menurut Puadi, pada Pasal 280 ayat 1 abjad c Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 wacana Pemilu memuat hukum mengenai larangan dalam kampanye. Di sana disebutkan: pelaksana, peserta, dan tim kampanye dihentikan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau penerima pemilu yang lain. "Kami belum dapat pastikan tahu yang memasang itu apakah masuk pelaksana, penerima atau tim kampanye."

Puadi mengatakan, bila pelaksana, peserta, atau tim kampanye terbukti memasang spanduk itu maka dapat dipidanakan memakai Pasal 521 Undang-undang yang sama.

Adapun Pasal 521 berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dgn sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) abjad a, abjad b, abjad c, abjad d, abjad e, abjad f, abjad g, abjad h, abjad i, atau abjad j dipidana dgn pidana penjara paling usang dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dalam kasus ini, kata Puadi, langkah pertama yang dilakukan Bawaslu yakni mencopot spanduk tersebut. "Itu sudah termasuk penindakan kami terhadap laporan," ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan utk mencari orang yang memasang spanduk itu sudah berjalan. Bahkan, penyelidikan juga dibantu oleh polisi. "Kami berharap pelaksana, penerima maupun tim kampanye dapat mematuhi aturan."

Baca sumbernya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bawaslu Sebut Spanduk #Jkwbersamapki Masuk Kategori Pidana Pemilu"

Posting Komentar